Kajian Baru Bank Indonesia (BI) Soal Redenominasi Rp 1000 Menjadi 1: Mitos atau Fakta?

Baru-baru ini, beredar kabar tentang rencana Bank Indonesia (BI) untuk melakukan redenominasi mata uang rupiah, dengan menggabungkan pecahan Rp 1000 menjadi Rp 1.

Kabar ini segera menarik perhatian publik dan memicu berbagai spekulasi dan perdebatan.

Dalam artikel ini, kita akan mengkaji lebih dalam tentang rencana redenominasi ini, serta mengklarifikasi apakah kabar tersebut hanya mitos atau benar adanya.

Apa itu Redenominasi?

Redenominasi adalah proses penggantian mata uang yang ada dengan nilai nominal yang lebih rendah, tetapi jumlah total uang yang beredar tetap sama. Dalam kasus ini, redenominasi Rp 1000 menjadi Rp 1 berarti setiap pecahan Rp 1000 akan diganti dengan pecahan Rp 1, namun nilai total uang di masyarakat tidak berubah.

Redenominasi Sebagai Upaya Efisiensi Pemerintah dan BI

mungkin mempertimbangkan redenominasi sebagai langkah efisiensi dalam administrasi dan produksi uang. Dengan menggunakan pecahan yang lebih rendah, proses pencetakan, pengelolaan, dan distribusi uang dapat menjadi lebih sederhana dan hemat biaya.

Redominasi Masih Wacana

Tidak Ada Pengumuman Resmi dari BI

Meskipun berita tentang rencana redenominasi ini telah menyebar luas, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari Bank Indonesia terkait dengan rencana tersebut. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa berita ini saat ini masih berada dalam spekulasi dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

Pentingnya Konfirmasi Resmi

Dalam menghadapi berita-berita semacam ini, penting bagi kita untuk tetap tenang dan menunggu konfirmasi resmi dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengumumkan kebijakan dan perubahan terkait mata uang rupiah. Hingga ada pengumuman resmi, kita perlu menganggap berita ini sebagai spekulasi dan rumor.

Dampak pada Masyarakat

Jika rencana redenominasi ini benar-benar dilaksanakan, akan ada beberapa dampak yang mungkin akan dirasakan oleh masyarakat. Perubahan pecahan uang dapat mempengaruhi kebiasaan dan sistem pembayaran sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memberikan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat sebelum pelaksanaan redenominasi.

Kajian Baru Bank Indonesia (BI) Soal Redenominasi Rp 1000 Menjadi 1

Dalam kajian ini, BI berargumen bahwa redenominasi akan menyederhanakan sistem akuntansi dalam sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.

BI memandang bahwa keberhasilan redenominasi sangat ditentukan oleh berbagai hal yang saat ini tengah dikaji sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa negara yang berhasil melakukannya.

Pengalaman negara lain menunjukkan keberhasilan redenominasi menuntut stabilitas makroekonomi, inflasi yang terkendali, nilai tukar mata uang, dan kondisi fiskal.

Dalam kajian itu, BI sebenarnya sudah pernah merencanakan lima tahapan pelaksanaan redenominasi rupiah.

Pada tahap pertama, yaitu pada 2010, BI melakukan studi banding tentang redenominasi di beberapa negara.

Tahap kedua, tepatnya pada 2011-2012 merupakan masa sosialisasi.

Tahap ketiga (2013-2015) merupakan masa transisi ketika ada dua kuotasi penyebutan nominal uang.

Kemudian pada tahap keempat atau tepatnya 2016-2018, BI akan memastikan uang lama yang belum dipotong jumlah nolnya akan benar-benar habis dengan batas penarikan pada 2018.

Pada tahun 2019-2020, merupakan tahap kelima sebagai tahap terakhir, keterangan baru dalam uang cetakan baru akan dihilangkan. Masyarakat siap melakukan pembayaran dengan uang yang telah diredenominasi.

Kapan Waktu yang Tepat Redenominasi?

Namun Perry menegaskan saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan redenominasi. Karena perekonomian tanah air masih dibayangi oleh dampak rambatan atau spillover dari perekonomian global.

"Sekarang masih spillover rambatan dari global masih berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan kita. Juga kan (perekonomian domestik) bagus stabil, tapi dari global kan masih ada," ujarnya.

Dengan demikian, Perry meminta agar masyarakat bersabar. Karenanya, redenominasi adalah kebijakan yang membutuhkan perhatian besar dan pemerintah adalah pihak yang akan memutuskan.

"Jadi sabar kalau di pemerintah yang lebih tahu untuk di dalam negeri," tegasnya.

RI Sudah Siap?

Berbeda dengan Perry, Kepala Ekonom BCA David Sumual malah memandang saat ini Indonesia sudah siap untuk meredenominasi rupiah.

Dia melihat inflasi yang mulai dalam tren melandai. Inflasi Indonesia sempat menyentuh level tertinggi pada level 5,51% pada 2022. Saat ini, inflasi Indonesia sudah mencapai 4% pada Mei 2023.

"Inflasi sudah turun, sehingga BI sebenarnya saat ini bisa saja melakukan redenominasi rupiah," jelas David kepada CNBC Indonesia.

Kendati demikian, redenominasi perlu disinkronkan dengan blue print sistem pembayaran BI, terutama rupiah digital. Selain itu, proses redenominasi perlu dilakukan bertahap dan membutuhkan sosialisasi kepada publik yang baik.

Juga kontrol harga barang harus dilakukan saat redenominasi, karena risiko terancam menaikkan harga kebutuhan masyarakat.

RUU Redenominasi saat ini telah dimasukkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke dalam rencana strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020. Sayangnya, RUU ini tidak dilanjutkan proses legilasinya. Salah satu kendala adalah pandemi yang terjadi pada awal 2020.

Berita tentang rencana redenominasi Rp 1000 menjadi Rp 1 masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Saat ini, belum ada pengumuman resmi dari Bank Indonesia yang mengkonfirmasi atau membantah kabar tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap tenang dan menunggu informasi yang jelas dan resmi dari Bank Indonesia. Teruslah mengikuti perkembangan terkait kebijakan mata uang negara dan pastikan untuk memperoleh informasi dari sumber yang terpercaya dan resmi.